Besaran tunjangan kinerja tertinggi untuk kepolisian adalah sebesar Rp21,3 juta per bulan. Itu belum termasuk gaji pokok dan tunjangan lainnya. Adapun tunjangan yang sama di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mencapai Rp19,3 juta.
“Saya pikir sudah sesuai, pemberian insentif lebih perlu supaya mereka lebih konsentrasi, lebih serius, lebih bersih, dan tidak memikirkan kebutuhan lain,” ujar Bambang kepada okezone, Jumat (17/12/2010) malam.
Meski demikian, remunerasi saja untuk menjaga profesionalitas kepolisian tidak cukup. “Namun renumerasi gaji tanpa ada pengawasan tidak cukup. Saat ini pengawasan cukup lemah,” kata dia.
Sehingga perlu pengawasan yang lebih kuat untuk membangun lembaga kepolisian lebih bersih. “Maka perlu pengawasan yang lebih kuat. Pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat. Remunerasi gaji tidak cukup, karena pengawasan internal juga cukup lemah. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan internal polisi ketika disidik oleh internal selalu bersifat subjektif dan tak pernah selesai,” ungkapnya.
Menurut Bambang, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) saat ini perannya cukup lemah karena tidak diberi wewenang menyidik. “Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal harus difungsikan sebagai pengawas yang juga diberi wewenang untuk menyidik,” imbuhnya.
Bahkan bagi Bambang Kompolnas harus dibentuk hingga daerah supaya pengawasan bisa merata. “Kompolnas harus dibentuk hingga daerah-daerah jangan hanya dipusat. Sehingga kepolisian lebih baik,” tandasnya. Hmm apakah dengan gaji sebesar itu bisa menjamin tidak ada lagi pungli dan korupsi di kalangan TNI dan polri ya?
